IDI Minta Dana BPJS Langsung Dikelola Rumah Sakit atau Puskesmas

Ketua Umum Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Zaenal Abidin menginginkan agar dana Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dapat langsung dikelola oleh fasilitas kesehatan seperti rumah sakit atau puskesmas dan tidak melalui pemerintah daerah untuk memaksimalkan pelayanan.

"Puskesmas dan RSUD tidak boleh lagi jadi sumber PAD (pendapatan asli daerah). Bisa dibayangkan kalau ada dana untuk puskesmas tapi tidak langsung diterima oleh puskesmas, masuk ke pemda dulu, saya tidak tahu akan dialokasikan semua atau tidak," kata Zaenal usai pendeklarasian Satgas Profesi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Kantor PB IDI di Jakarta, ditulis Minggu (12/1/2014).

Jika dana yang dialokasikan pemda ke fasilitas kesehatan kecil, Zaenal melanjutkan, maka yang akan dinikmati masyarakat juga akan kecil sehingga dikhawatirkan pelayanan yang diberikan tidak maksimal.

"Jadi kita ingin kalau dana BPJS dikelola sepenuhnya oleh puskesmas atau rumah sakit sehingga masyarakat bisa menikmati pelayanan kesehatan yang baik dan pendapatan tenaga kesehatan juga bertambah," kata Zaenal.

Namun sebelum adanya revisi peraturan, Zaenal menegaskan bahwa program BPJS Kesehatan harus tetap dijalankan dengan baik oleh para tenaga kesehatan.

Sementara itu, Satgas Profesi JKN yang terdiri atas Ikatan Dokter Indonesia (IDI), Ikatan Bidan Indonesia (IBI), Persatuan Dokter Gigi Indonesia (PDGI), Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI) dan Ikatan Apoteker Indonesia (IAI) akan melakukan pengawasan langsung ke lapangan dan diharapkan sudah membuat laporan dalam jangka waktu tiga bulan.

"Satgas ini turun ke bawah juga dalam rangka memberikan bimbingan kepada para dokter di layanan primer termasuk mengenai paradigma sehat," kata Zaenal.

Dengan menjalankan paradigma sehat, jumlah masyarakat yang sakit diharapkan berkurang sehingga biaya kesehatan juga menurun.

(Fit/Abd)