Pemerintah Kerap Nyeleweng, Program KB Bisa Kena Imbasnya

Kepala BKKN (Keluarga Berencana Nasional) Prof. Dr. H. Fasli Jalal Sp. GK, Ph.D menilai terlalu dini menanggapi sikap pemerintah daerah yang tidak tepat dalam membuat kebijakan. Banyak kebijakan seperti penyelewengan anggaran, menurutnya karena Indonesia terlalu berani melakukan otonomi daerah.

Fasli yang ditemui di kantor BKKBN di kawasan Halim, Jakarta, Kamis (26/7/2013) memang mengakui ada banyak penyelewengan.

"Namun, rasanya terlalu pagi untuk menjudge para pemimpin daerah telah gagal. Mereka hanya butuh waktu sambil kita minta untuk lebih tegas," jelasnya.

Fasli memberikan contoh, seperti mengenai aturan siapa yang bisa menjabat di BKPD (Badan Ketahanan Pangan Daerah), semestinya ini dijamin oleh undang-undang. Agar pejabat daerah tidak mengganti seenaknya. Karena pernah ada pergantian 4 kali dalam setahun di sana.

"Hal serupa saya berharap juga berlaku pada program KB yang bisa diberi advokasi dan kita tunjukkan kalau KB itu banyak manfaatnya. Kalau jumlah penduduknya tidak terkontrol, kita harus terbuka," tambahnya.

(Fit/Abd)