Sukses

Ini yang Terjadi Bila Kasus Bayi Debora Diproses Secara Hukum

Liputan6.com, Jakarta Menindaklanjuti kasus kematian bayi Debora, Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menduga kuat RS Mitra Keluarga Kalideres melanggar UU Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009 Pasal 32 ayat 1 dan 2.

Pasal 32 ayat (1) berbunyi, "Dalam keadaan darurat, fasilitas pelayanan kesehatan, baik pemerintah maupun swasta, wajib memberikan pelayanan kesehatan bagi penyelamatan nyawa pasien dan pencegahan kecacatan terlebih dahulu."

Ayat (2): "Dalam keadaan darurat, fasilitas pelayanan kesehatan, baik pemerintah maupun swasta dilarang menolak pasien dan/atau meminta uang muka."

Pernyataan ini disampaikan Komisioner KPAI Bidang Pendidikan, Retno Listyarti, saat konferensi pers soal kematian bayi Debora di Kantor KPAI, Jakarta, Rabu (13/9/2017).

"Kami menduga kuat kalau RS Mitra Keluarga Kalideres melanggar undang-undang kesehatan tersebut. Jika kasus ini dipidanakan (ke pengadilan), maka saya yakin, hakim akan mempertanyakan soal pelayanan darurat yang diperoleh bayi Debora saat ditangani di IGD (instalasi gawat darurat)," kata Retno.

Pihak keluarga bayi Debora ternyata melaporkan peristiwa kematian bayi Debora kepada KPAI pada Senin (11/9).

Pengakuan orangtua kepada KPAI, bayi Debora memang mendapat pertolongan pertama. Namun, pertolongan pertama tersebut belum melewati masa kritis bayi.

Selain itu, pertolongan pertama bayi Debora juga terkendala dengan masalah uang muka. Masalah uang muka menyebabkan bayi Debora tidak dimasukkan ke ruang pediatric intensive care unit (PICU) sehingga nyawanya tidak terselamatkan.

 

 

 

Simak video menarik berikut ini:

1 dari 2 halaman

Investigasi mendalam

Dugaan kuat dari KPAI terhadap RS Mitra Keluarga yang melanggar undang-undang kesehatan ini masih harus dilakukan investigasi mendalam lagi. KPAI ingin meminta penjelasan soal kronologis yang lebih rinci dari pihak rumah sakit.

Sementara itu, Polda Metro Jaya sudah mendatangi KPAI pada Selasa (12/9) untuk mendengarkan penjelasan soal laporan pihak keluarga Debora.  

"Kami ngobrol soal kasus bayi 'D' dengan Polda Metro Jaya sekitar satu jam. Polda langsung datang ke KPAI. Ya, kami baru memberikan keterangan sesuai apa yang dilaporkan orangtua bayi 'D'. Tapi kami harus mencari informasi lagi ke pihak rumah sakit," lanjut Retno.

Artikel Selanjutnya
Jaksa Ajukan Uji Materi UU Peradilan Pidana Anak ke MK
Artikel Selanjutnya
Polisi Pastikan Dasar SP3 Kasus Ade Armando Kuat