Sukses

PBB Bakal Soroti Pentingnya Kesehatan LGBT

Liputan6.com, Jakarta Sebuah forum global merilis laporan mengenai pentingnya pendekatan kesehatan pada orang-orang lesbian, gay, biseksual, transgender, dan interseks (LGBTI) pada Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Makalah tersebut meminta negara-negara untuk mengenali dan mengatasi dampak stigma, diskriminasi, kekerasan, dan kriminalisasi terhadap LGBTI. High-Level Political Forum (HLPF) ini akan berlangsung di markas besar PBB di New York mulai 10-19 Juli.

Meskipun data mengenai kebutuhan kesehatan LGBTI tidak memadai dan tidak lengkap di seluruh dunia, data menunjukkan bahwa kesehatan masyarakat LGBTI secara konsisten lebih buruk daripada populasi umum.

Laporan tersebut menyoroti:

- Pengaruh HIV pada pria gay dan biseksual dan wanita transgenik.

- Beban kesehatan mental yang lebih rendah di antara orang LGBTI dibandingkan dengan populasi umum.

- Kurangnya informasi kesehatan seksual yang ditargetkan dan responsif bagi masyarakat LGBTI, sehingga membatasi kemampuan mereka untuk melindungi diri dan pasangannya dari infeksi menular seksual, terutama saat orang dewasa muda.

- Dampak dari bentuk diskriminasi yang kerap dihadapi oleh orang-orang LGBTI berdasarkan jenis kelamin, usia, ras, etnisitas, kemampuan, kelas, status migrasi, dan faktor lainnya.

- Peran kriminalisasi, kekerasan anti-LGBTI, takut akan diskriminasi, biaya, dan kurangnya dukungan sosial dalam menghambat akses terhadap layanan kesehatan.

"Depresi, kegelisahan, tunawisma, penggunaan narkoba, dan bunuh diri bisa jadi karena dampak dari stigma orang LGBTI. Bahkan mereka mengalami diskriminasi dan kekerasan di seluruh dunia," kata Direktur Eksekutif MSMGF, Dr George Ayala melalui keterangan pers, Jumat (7/7/2017).

Laporan tersebut tak hanya berlaku pada pria gay, namun juga pada wanita lesbian dan biseksual, orang transgender, dan orang interseks yang tetap diabaikan dan kurang terlayani dalam sistem kesehatan di seluruh dunia.

"Orang LGBTI sangat menyadari perbedaan pelayanan kesehatan di komunitas mereka. Akibatnya, komunitas LGBTI dianggap tidak terlihat dan oleh karena itu sulit memenuhi kebutuhan mereka," kata Koordinator Penelitian Global OutRight Action International, Dr Felicity Daly.

Laporan tersebut menawarkan rekomendasi nyata dan dapat diakses oleh pemerintah untuk memantau kebutuhan kesehatan LGBTI, termasuk:

- Rekomendasi khusus untuk memasukkan kesehatan dan kesejahteraan LGBTI dalam indikator SDG 3.

- Mengelompokkan data yang lengkap dan akurat berdasarkan orientasi seksual, identitas dan ekspresi gender dan karakteristik seks untuk memungkinkan pembentukan undang-undang dan kebijakan yang dapat melindungi hak masyarakat LGBTI terhadap kesehatan.

- Memastikan pendanaan untuk organisasi yang dipimpin oleh LGBTI.

- Melarang secara hukum prosedur medis non-konsensual, termasuk mutilasi genital interskom, sterilisasi paksa, dan pemeriksaan anal yang dipaksakan pada orang-orang LGBTI.

Penulis dari laporan tersebut akan bergabung dalam perwakilan Program Pembangunan Perserikatan Bangsa-Bangsa, perwakilan dari Misi Tetap Argentina ke PBB, dan organisasi masyarakat sipil LGBTI global dan regional untuk membahas perlunya mengumpulkan data tentang orang-orang LGBTI.

Artikel Selanjutnya
Simposium Nasional Peran Pemuda Majukan Bangsa Digelar di Jakarta
Artikel Selanjutnya
Kemenakertrans: 32 Perusahaan Turut Fasilitasi Program Wajib ASI