Sukses

Harus Bagaimana Jika Anak Mendapat Vaksin Palsu?

Liputan6.com, Jakarta Masyarakat yang merasa ragu apakah telah benar dalam memberikan vaksin ke anak-anaknya gara-gara peredaran vaksin palsu, diimbau untuk melakukan vaksin ulang.

Sampai saat ini, BPOM sendiri belum dapat memberitahu apa kandungan dari vaksin palsu tersebut dan belum diketahui fasilitas kesehatan masyarakat mana saja yang ikut "terlibat" atau mungkin menjadi korban dari oknum tak bertanggung jawab ini.

"Tujuan dari pemberian imunisasi adalah memberikan kekebalan kepada anak kita. Dan kalau ternyata isi dari vaksin palsu ini adalah cairan (seperti yang ditonton tadi pagi), tidak akan berfungsi sama sekali. Maka kita harus memberikan ulang kepada mereka," kata Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Nila Farid Moeloek, di Gedung Kementerian Kesehatan, Jalan HR Rasuna Said, Mega Kuningan, Jakarta, Jumat (24/6/2016)

Sementara itu, menurut Ketua Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI), Dr Aman Bakti Pulungan, yang juga hadir dalam kesempatan itu, mengatakan, kerugian terbongkarnya sindikat pembuatan vaksin palsu ini adalah tidak adanya antibodi di tubuh seorang anak sehingga mereka menjadi tidak kebal.

"Misal, dia divaksin Hepatitis tentu ada risiko. Kalau ada data tolong laporkan. Selain itu kita ikuti KIPI (kejadian ikutan pasca imunisasi)-nya, kita akan melakukan catch up imunisasi," kata Aman.

Aman menambahkan, seluruh dokter anak yang jumlahnya hampir 4.000 orang sudah terlatih, sehingga tahu apa saja vaksin yang harus diberikan guna mengejar ketertinggalan itu.

"Ketika ada yang terlambat imunisasi, kita harus kejar yang tertinggal itu. Imunisasi itu kapan saja boleh dilakukan, tidak ada kata hangus," kata Aman menambahkan.

"Kalau misalnya seorang anak tidak lengkap mendapatkan vaksin, kita harus kejar untuk melengkapi dan semua dokter anak sudah dibekali bagaimana caranya mengejar biar lengkap sesuai dengan program pemerintah," kata Aman menekankan.

Semua Produk yang Masuk ke BPOM Diawasi dengan Cukup Ketat

Direktur Pengawasan Produksi Produk Terapeutik dan PKRT, Togi Hutadjulu, mengatakan, Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) memiliki sistem pengawasan obat yang dilakukan dari awal sebelum obat itu boleh beredar di masyarakat. Termasuk juga dalam hal ini vaksin, guna mencegah adanya vaksin palsu.

"Kita melakukan evaluasi terhadap khasiat keamanan dan mutunya. Khusus untuk vaksin, bahkan kita memberikan pengujian tiap batch-nya sehingga boleh digunakan oleh masyarakat," kata Togi pada Jumat (24/6/2016) siang.

Selesai diperiksa dan ternyata tidak ditemukannya keganjilan terhadap keaslian suatu produk, barulah akan mendapat izin edar ke masyarakat. Setelah itu, BPOM akan melakukan pengawasan post market.

"Pengawasan post market itu melalui sampling dan pengujian. Nah, dari pelaksanaan sampling seluruh Indonesia, kalau ditemukan yang diduga palsu, akan ditindaklanjutin dengan dilakukan penelusuran," kata Togi.

"Baik itu di apotek, PBF (pedagang besar farmasi), maupun fasilitas kesehatan," kata Togi menekankan.

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

Video Terkini