BPJS: Kenaikan Iuran Wajar untuk yang Mampu

Liputan6.com, Jakarta Badan penyelenggara jaminan sosial kesehatan (BPJS Kesehatan) menilai kenaikan iuran Peserta Bukan Penerima Upah (PBPU) untuk kelas 1 yang diusulkan Rp 80 ribu cukup rasional dan tidak akan membebani masyarakat. 

Demikian dijelaskan Kepala Departemen Komunikasi BPJS Kesehatan Irfan Humaidi saat dihubungi Liputan6.com, Selasa (29/12/2015).

"Besaran iuran yang naik jangan hanya dilihat dari angkanya, tapi jumlahnya yang mulai mendekati keseimbangan iuran dan biaya manfaat. Angka Rp 80 ribu itu cukup rasional, apalagi bila ditinjau dari segi manfaat medis," katanya.

Irfan menuturkan, kenaikan iuran tidak akan memberatkan masyarakat karena secara manfaat, tidak ada asuransi mana pun yang dapat menanggung semua penyakit. Dia mencontohkan, pembiayaan untuk operasi caesar yang menghabiskan sekitar Rp 7 juta. Untuk menutupinya, dibutuhkan 5-7 juta orang sehat. 

"Bila dilihat dari sisi lain, kenaikan iuran BPJS tidak sebanding dengan konsumsi rokok per hari yang mencapai Rp 10-15 ribu per hari yang menghabiskan sekitar Rp 450 ribu per bulan. Sedangkan iuran hanya naik menjadi Rp 80 ribu untuk kelas 1 dan untuk membiayai semua penyakit," katanya.

Lantas, bagaimana bila iuran ini memberatkan atau tidak mampu membayar iuran? Menurut Irfan, bila dirasa terlalu berat untuk membayar iuran maka masyarakat bisa mengusulkan dirinya untuk masuk dalam kategori Penerima Bantuan Iuran (PBI) yang biayanya akan ditanggung pemerintah. Sebab ke depan, jumlah PBI akan ditambah dari sebelumnya 86,4 juta jiwa menjadi 92,4 juta jiwa.*