Catatan DPR tentang BPJS

"Tenaga kesehatan yang biasanya numpuk di kota, pusat, sementara di pelosok masih kurang tenaga kesehatan, baik dokter, perawat, bidan. Puskesmas juga belum merata, kalaupun ada kadang alatnya, obatnya belum tentu ada," kata Irgan dalam diskusi bertajuk 'Implementasi BPJS' di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (25/5/2015).

Selain itu, Irgan mengatakan, sistem rujukan dalam BPJS juga menjadi persoalan ketika jarak tempuh pasien dengan rumah sakit rujukan berjauhan. Menurutnya, selama ini, seringkali yang menjadi rujukan dokter adalah rumah sakit yang sudah memiliki nama.

"Padahal harusnya berjenjang, rumah sakit tipe D, C, B, A, ini langsung ke A atau yang populer. Akibatnya menumpuk, dan ketika pasien tidak dapat ruangan kan jadi problem. Sehingga rumah sakit yang masih mampu menampung tidak dapat pasien. BPJS harusnya beri informasi real time rumah sakit mana yang bisa dikunjungi," jelasnya.

Anggota Komisi IX DPR itu pun menyoroti ihwal anggaran kesehatan sebesar lima persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Menurutnya, realisasi yang ada saat ini masih jauh dari alokasi anggaran tersebut.
‎
"Sekarang masih satu koma sekian persen, belum capai dua persen. Saya harapkan, pemerintah, di tahun 2016 ini alokasi kesehatan lima persen akan terpenuhi. Ini kan demi Nawacita juga, untuk meningkatkan kualitas masyarakat Indonesia. Tidak komit namanya kalau alokasi untuk yang lain cukup banyak tapi untuk kesehatan sedikit," tandas Irgan.