5 Triliun Rupiah, Jumlah Bansos Kemensos untuk APBN 2015

Liputan6.com, Jakarta Pemerintah manargetkan penurunan jumlah kemiskinan selama lima tahun (2014-2019), sebesar 4 persen dan kontribusi Kementerian Sosial (Kemensos) 1 persen.

“Kontribusi penurunan jumlah kemiskinan Kemensos per tahun sebesar 0,2 persen dalam lima tahun ke depan, ” kata Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa dalam kunjungan kerja ke KUBE di DI Yogyakarta, Senin (9/2/2015).

Salah satu program Kemensos untuk pemberdayaan masyarakat miskin adalah Kelompok Usaha Bersama (KUBE), baik yang berada di perkotaan maupun di perdesaan.

Di KUBE perkotaan Yogyakarta dengan jenis usaha, seperti kuliner dan jasa pencucian pakaian (laundry). Selain itu, ada juga Usaha Kecil Menengah (UKM) dengan jenis usaha berbagai produk makanan kering dan ringan.

“Dengan adanya UKM bisa ada tempat untuk berkonsultasi, mengemas produk, mendesain, serta strategi untuk pemasaran produk, ” katanya.

Kemensos segera mengkoordinasikan bantuan sosial (Bansos) di 17 kementerian/lembaga terkait. Tentu saja, dengan koordinasi tersebut diharapkan menjadi masukan sangat berharga untuk kementerian lainnya.

“Berbagai masukan tersebut, misalnya untuk Kementerian Perindustrian dan Kementerian Perdagangan untuk meningkatkan kesejahteraan kehidupan masyarakat, serta menurunkan kemiskinan 4 persen 5 tahun bisa tercapai, ” tandasnya.

Pada APBN 2015, Bansos secara keseluruhan Rp 85 triliun dan di Kemensos Rp 5 triliun. Bansos tersebar di 17 kementerian/ lembaga, seperti di Kementerian Agama, Kementerian Pertanian, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan sebagainya.

“Total Bansos dalam APBN-P 2015 belum diketahui besarannya berapa. Jadi, baru tanggal 12 Februari ini akan ada keputuan dari DPR, ” katanya.

Terkait perlidungan sosial masyarakat, pemerintah melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) dengan turunannya Kartu Indonesia Sehat (KIS), Kartu Indonesia Pintar (KIP) yang berinduk pada Kartu Keluarga Sejahtera (KKS).

“Rumpun kelurga perlindungan sosial masyarakat itu kalau diibaratkan seperti KKS punya anak KIS dan KIP dengan validasi data berada di Kemensos, ” ujarnya.

Bagi masyarakat yang belum mendapat perlindungan sosial, Kemensos mengajukan buffer 500.000 untuk calon penerima Rumah Tangga Sasaran (RTS) baru.

“Dari 15,5 juta keluarga sasaran, 500.000 RTS itu baru diajukan dan hasilnya di APBN-P masih menunggu dan belum diketahui bagaimana hasilnya, ” katanya.

Untuk Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) disediakan 1,7 juta berbais personal bukan rumah tangga, tetapi ditujukan kepada lembaga, seperti panti sosial anak dan lanjut usia terlantar dan panti rehabilitasi psikotik.

“1,7 juta PMKS itu berbasis personal tidak keluarga, melainkan lembaga seperti panti sosial, sedangkan KKS menyasar rumah tangga, ” terangnya.

Untuk memastikan peran negara hadir di tengah masyarakat. Setiap kunjungan ke daerah, kata Mensos, pihaknya mengecek sosialisasi KKS, KIP dan KIS apakah sudah sampai ke tangan masyarakat atau belum.

“Semuanya terus diperbarui data dan diawasi pelaksanaannya secara berkala oleh Dirjen Rehabilitasi Sosial dan Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) Kemensos, ” tandasnya.