Mensos: Buffer 2,2, Juta Disiapkan Bagi Warga Belum Terdata

Liputan6.com, Jakarta Pemerintah memberikan perlindungan kesehatan bagi warga melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS), berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) No 101 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PP PBI JK).

Dalam PP tersebut, belum mencakup layanan perlindungan sosial, misalnya untuk rehabilitasi korban penyalahgunaan narkoba agar mendapatkan layanan medis, narapidana miskin, penderita gangguan psikotik, anak terlantar, lanjut usia dan anak terlantar, penyandang disabilitas, serta fakir miskin.

“Karena belum tercakup dalam layanan BPJS itulah, perlindungan sosial bisa didapatkan melalui program kartu sakti, ” kata Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa dalam kunjungan kerja di Samarinda, Kalimantan Timur, Jumat (6/2/2015).

Pada tahun ini, Kementerian Sosial (Kemensos) menyiapkan 2,2 juta buffer untuk program KIS dengan besaran buffer Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) Rp 500 ribu dan Kartu Indonesia Pintar (KIP) Rp 500 ribu.

 “Hadirnya buffer disebabkan data yang digunakan dari hasil pendataan tahun 2011. Sehingga, masih ada warga yang belum tersisir untuk mendapatkan perlindungan sosial, ” katanya.

 Sementara itu, potensi masyarakat dalam upaya mewujudkan kesejahateraan sosial, Kemensos memberikan apresiasi setinggi-tingginya. Misalnya, acara bakti sosial hari ini, merupakan hasil kerja sama Artha Graha Peduli dan PP Muslimat NU dengan tuan rumah Baznas Samarinda.

“Baznas Samarinda juga menyalurkan zakat bagi warga miskin. Sedangkan, Kemensos mengadakan bakti sosial dengan pengobatan dan memberikan 300 kacamata gratis bagi warga miskin, ” katanya.

Tekait program beras untuk warga miskin (raskin), keuangan berada di Kementerian Keuangan dan Kemensos bertugas sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA). Sedangkan untuk pengadaan dan distribusi beras dilakukan Badan Urusan Logistik (Bulog).

Karena diamanahi mengurus raskin, Kemensos memastikan beras yang diterima warga miskin itu layak dikonsumsi. Biasanya jika beras tidak sesuai standar regulasi warga miskin menukarkan atau menjual beras tersebut.

“Kemensos ingin ngecek apakah posisi ketersediaan beras di Bulog sesuai dengan regulasi raskin yang ditetapkan pemerintah, ” katanya.

Bagi penerima Program Keluarga Harapan (PKH) juga penerima raskin. Warga miskin menerima beras setiap bulan atau bisa diambil untuk dua bulan sekaligus. Di Gudang Bulog Samarinda sendiri, stok beras cukup untuk raskin empat bulan ke depan dengan 1.100 ton. Kalau kelamaan tidak bagus untuk kualitas beras itu sendiri.

“Setiap warga miskin menerima 15 kilogram beras dengan memperhatikan tepat sasaran, tepat jumlah dan tepat waktu, ” ucapnya. Masalah sosial lainnya, yang menjadi perhatian dari Kemensos adalah tingginya akses pornografi anak di internet, kasus pedofilia dan insest yang menimpa 30 persen dari jumlah anak bermasalah dengan hukum.

“Indonesia sudah darurat pornografi yang membutuhkan upaya preventif serius. Disamping membutuhkan UU psikotripa baru, sebab dulu masih dianggap daerah transit, tapi kini menjadi produsen sekaligus pengguna,” tandasnya.