Peraturan Baru BPJS Mulai Bikin Masyarakat Resah

Catatan Pusat Studi Nusantara (Pustara) untuk Peraturan Direksi BPJS No 211/2014
 
1. Pasal-pasal yang dirasa memberatkan:
 
Pasal 6

1) Mekanisme penjaminan Peserta Perorangan yang baru mendaftar diatur sebagai berikut:

a. Kartu peserta mulai berlaku 7 (tujuh) hari setelah calon Peserta melakukan pembayaran iuran pertama;
b. Surat Elijibilitas Peserta (SEP) hanya dapat diterbitkan setelah kartu peserta mulai berlaku dan mengikuti prosedur pelayanan kesehatan;
c.  Untuk kasus rawat jalan, Peserta dapat dijamin jika kartu peserta telah berlaku;
d.  Untuk kasus rawat inap, Peserta dapat dijamin jika kartu peserta telah berlaku dan Peserta mengurus SEP dalam waktu 3x24 jam hari kerja sejak dirawat atau sebelum pulang/meninggal; dan
e.  Apabila peserta tidak dapat menunjukkan kartu peserta yang telah berlaku dan/atau tidak mengurus SEP dalam waktu 3x24 jam hari kerja sejak dirawat atau sebelum pulang/meninggal, maka peserta dinyatakan sebagai pasien umum.

2)  Peserta Perorangan yang baru mendaftar pada saat berada dalam masa perawatan rawat inap tidak dapat menggunakan Kartu BPJS Kesehatan pada episode/kasus rawat inap tersebut.
 
Pasal 7

Dikecualikan dari ketentuan Pasal 6 terhadap Peserta atau bayi baru lahir tidak diberlakukan masa berlaku kartu 7 (tujuh) hari apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
a. Bayi baru lahir yang merupakan anak dari Peserta PBI atau bayi baru lahir yang merupakan anak dari Peserta penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah, yang menjadi Peserta Perorangan dengan hak manfaat pelayanan di ruang perawatan Kelas III;
b. Peserta dan bayi baru lahir dari Penyandang Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang ditetapkan oleh Kementerian Sosial dan telah didaftarkan sebagai Peserta BPJS Kesehatan dengan hak manfaat pelayanan di ruang perawatan Kelas III; atau
c.  Peserta dan bayi baru lahir dari Peserta Perorangan yang tidak mampu dan mendaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan dengan hak manfaat pelayanan di ruang perawatan Kelas III serta menunjukkan surat rekomendasi dari Dinas Sosial setempat.
 
Pasal 8

1.  Mekanisme penjaminan Peserta dan bayi baru lahir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 diatur sebagai berikut:

a.  Kartu peserta mulai berlaku sejak calon Peserta telah melakukan pembayaran iuran pertama;
b.  Surat Elijibilitas Peserta (SEP) dapat diterbitkan setelah kartu peserta mulai berlaku dan mengikuti prosedur pelayanan kesehatan;
c.  Untuk kasus rawat jalan, Peserta dapat dijamin jika kartu peserta telah berlaku;
d.  Untuk kasus rawat inap, Peserta dapat dijamin jika kartu peserta telah berlaku dan Peserta mengurus SEP dalam waktu 3x24 jam hari kerja sejak dirawat atau sebelum pulang/meninggal; dan
e.  Apabila peserta tidak dapat menunjukkan kartu peserta yang telah berlaku dan/atau tidak mengurus SEP dalam waktu 3x24 jam hari kerja sejak dirawat atau sebelum pulang/meninggal, maka peserta dinyatakan sebagai pasien umum.
 
2.  Mengacu pada Pasal 7, bahwa peraturannya hanya berlaku untuk kelas 3 saja, sementara untuk kelas 2 dan 1 tidak ada peluang untuk bayi yang baru lahir dijamin. Sementara kalau bayi yang lahir dan harus dirawat di NICU sementara orang tuanya peserta mandiri kelas 2 tidak akan bisa dijamin. Kenapa tidak bisa dijamin? karena Peserta mandiri kelas 2 itu tidak semuanya orang mampu. Berdasarkan temuan di lapangan, beberapa Peserta BPJS itu merasa mampu bayar premi kelas 2 sebesar 42.500 per bulan karena mereka takut tidak dilayani jika mengambil kelas 3. Sementara, tidak ada alasan yang jelas kenapa Peserta untuk Kelas 2 dan 1 tidak dijamin. Mungkin saja, asumsi BPJS bahwa kalau Peserta mandiri mengambil kelas 2 dan 1 dikategorikan orang mampu.
 
3. Beberapa Peserta memilih peraturan 211/2014 dicabut. Dan mereka menginginkan kembali kepada Permenkes 28 tahun 2014. Dalam Permenkes 28/2014, Bab IV Pelayanan Kesehatan, Ketentuan Umum, poin 10 disebutkan “Status kepesertaan pasien harus dipastikan sejak awal masuk Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan (FKRTL). Bila pasien berkeinginan menjadi peserta JKN dapat diberi kesempatan untuk melakukan pendaftaran dan pembayaran iuran peserta JKN dan selanjutnya menunjukkan nomor identitas peserta JKN selambat-lambatnya 3 x 24 jam hari kerja sejak yang bersangkutan dirawat atau sebelum pasien pulang (bila pasien dirawat kurang dari 3 hari). Jika sampai waktu yang telah ditentukan pasien tidak dapat menunjukkan nomor identitas peserta JKN maka pasien dinyatakan sebagai pasien umum”.
 
4. Setiap pertemuan perwakilan NCC, dari Kemenkes selalu menyebutkan kalau pihak Kemenkes kecolongan dengan peraturan yang dibuat direksi BPJS Kesehatan. Dari pengalaman di lapangan, untuk bayi NICU itu dirawat paling cepat selama 3 minggu bahkan ada yang sampai 3 bulan. Dengan biaya RS sebesar Rp 5 juta per hari gak ada yang mampu bayar. Biaya itu baru sekadar alat-alat yang diperlukan di ruang NICU dan belum termasuk untuk pembelian obat. Walaupun bayi dijamin BPJS, sebenarnya pergantian biayanya tidak sesuai. Tapi itu hal lain, pihak RS pasrah karena Permenkes tentang tarif itu bisa direvisi jika sudah 2 tahun.