Ini Dia Perbedaan dan Persamaan KIS dan BPJS

Masih bingung dengan persamaan dan perbedaan antara KIS dan kartu JKN yang dikelola BPJS? Berikut rangkumannya:

Persamaan:

1. Berprinsip memberikan bantuan bagi rakyat miskin yang ingin berobat.

2. Bentuknya berupa kartu untuk mempermudah masyarakat dalam mendapatkan fasilitas kesehatan.

Perbedaan:

1. KIS adalah program jaminan kesehatan untuk warga kurang mampu, sedangkan BPJS merupakan Badan Pengelola-nya.

2. KIS terbatas hanya untuk rakyat miskin dan kurang mampu, sedangkan kartu Jaminan Kesehatan Nasional yang juga dikelola BPJS wajib dimiliki warga negara Indonesia baik mampu ataupun kurang mampu. Sebagai catatan, masyarakat kurang mampu telah ditanggung pemerintah sebagai Penerima Bantuan Iuran (PBI) yang berjumlah 86,4 juta jiwa. 

3. Wilayah pemakaian KIS bebas dan BPJS terbatas. 

KIS merupakan kartu yang dapat digunakan di klinik, puskesmas, dan rumah sakit mana pun yang tersebar di seluruh Indonesia. Pemakaian kartu JKN yang dikelola BPJS hanya terbatas di wilayah yang didaftarkan. Seperti contoh, apabila Anda mendaftarkan klinik di wilayah Jakarta maka kartu JKN yang dikelola BPJS hanya bisa di klinik atau Puskesmas yang telah ditentukan di Jakarta.

4. Pemakaian KIS bisa untuk segala perawatan kesehatan, baik untuk pencegahan maupun pengobatan. Sedangkan dalam praktiknya, kartu JKN yang dikelola BPJS hanya bisa dipakai ketika Anda benar-benar sedang sakit atau dirawat.

5. KIS merupakan kartu kesehatan yang disubdisi oleh pemerintah, masyarakat cukup mendaftar tanpa mengeluarkan biaya. Sebagai kartu jaminan kesehatan, ketika mendaftar kartu JKN yang dikelola BPJS terdapat biaya yang harus dibayarkan setiap bulannya. (Jazaul Aufa/Igw).

Belum lama ini, pemerintah mengeluarkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional yang ditetapkan pada 6 Januari 2022. Nantinya Kartu BPJS Kesehatan bakal dipakai sebagai salah satu syarat transaksi seperti jual beli tanah.

Setidaknya 30 kementerian/lembaga termasuk gubernur, bupati, walikota mendapat amanat untuk mengambil langkah yang diperlukan sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing dalam mengoptimalisasi pelaksanaan Program JKN-KIS.

Kebijakan tersebut akan dimulai dengan menyesuaikan kesiapan masing-masing kementerian/lembaga. "Inpres ini tidak harus dilakukan dalam waktu 2 minggu, ini kita mulai dengan kesiapan masing-masing kementerian/lembaga," kata Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kesejahteran Sosial, Kemenko PMK, Andie Megantara dalam diskusi BPJS Kesehatan Syarat Wajib Layanan Publik, Jakarta, Kamis (24/2/2022).

Menurut Andie, bila aturannya sudah disusun dengan mekanisme teknisnya, baru bisa menjalankan Inpres tersebut. "Ini kita mulai dengan kesiapannya, kalau aturannya ini sudah siap ya bisa keluar, kalau KL belum siap berarti masih dalam pembahasan," kata dia.

Sebagai informasi, pemerintah akan menerapkan syarat kepesertaan BPJS Kesehatan dalam sejumlah layanan publik. Antara lain jual beli tanah. Pengurusan SIM, STNK dan SKCK. Pendaftaran Haji dan Umrah.

Lalu, pengajuan Kredit Usaha Rakyat. Pengajuan izin usaha. Petani penerima program kementerian. Nelayan penerima program kementerian.