Apa Pentingnya Asuransi Kesehatan untuk Keluarga?

Tak cukup sampai disitu, manfaat JKN juga membantu keluarga yang memiliki anak lebih dari dua. Meski pernah mendapat tentangan dari sejumlah pakar kesehatan karena dianggap tidak mendukung program Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), anak dua cukup. Tapi program JKN dinilai tidak bertentangan dengan program KB.

Seperti disampaikan Wakil Menteri Kesehatan, Prof Ali Ghufron Mukti bahwa keliru jika masyarakat beranggapan bahwa JKN bertentangan dengan BKKBN lantaran tiga anak yang ditanggung dalam BPJS Kesehatan sudah mempertimbangkan angka kelahiran total atau total fertility rate (TFR) di Indonesia yaitu 2,6, atau rata-rata perempuan memiliki lebih dari 2 anak.

“Kita melihat realitas bahwa setiap keluarga rata-rata memiliki anak lebih dari dua, dan semua berhak mendapatkan jaminan kesehatan,” kata Ghufron seusai menghadiri konferensi nasional yang bertemakan penyiapan SDM yang berdaya saing melalui pembangunan berwawasan kependudukan, yang diselenggarakan BKKBN bekerjasama dengan Forum Parlemen dan Kaukus Kesehatan DPR, di Jakarta.

Keuntungan lain, JKN menanggung anggota keluarga pekerja penerima upah atau yang kita sebut sebagai pegawai negeri sipil (PNS), anggota TNI, Polri, pejabat Negara, pegawai pemerintah dan non pegawai negeri, dan karyawan swasta atau buruh.

Anggota keluarga bagi pekerja penerima upah, meliputi:

1. Istri atau suami yang sah dari peserta

2. Anak kandung, anak tiri atau anak angkat yang sah dari peserta dengan kriteria, tidak atau belum pernah menikah atau tidak mempunyai penghasilan sendir

3. Belum berusia 21 tahun atau belum berusia 25 tahun yag masih mleanjutkan pendidikan formal.

Setelah mengetahui manfaat JKN, lantas bagaimana persyaratan dan mekanisme pelayanan kesehatannya?

Direktur Pelayanan PT Askes Fadjriadinur menjelaskan pada wartawan, menjadi peserta JKN tidak perlu pusing. Karena peserta bisa mendaftar peserta melalui situs bpjs-kesehatan.go id atau datang ke kantor BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial) kemudian melakukan hal berikut:

1. Melakukan pendaftaran

Peserta perorangan bisa langsung datang ke kantor BPJS dan langsung membayar premi awal yang disepakati. "Secara perorangan, kalau mereka sudah mendaftar, mereka membayar, nanti mereka dapat virtual account. Itu adalah kode bank yang mengharuskan mereka bayar sesuai kode itu," kata Fadjri.

2. Membayar premi

Setelah mendaftar, kata dia, pembayaran bisa dilakukan melalui ATM atau langsung ke banknya. "Ada tiga bank yang bisa menerima pembayaran, yaitu BRI, BNI dan Mandiri. Seperti kartu kredit, begitu digunakan baru aktif. Sama, nanti kalau sudah dibayar, otomatis JKN aktif dan peserta  akan mendapat kartu BPJS kesehatan.

"Bila sudah aktif menjadi peserta, ia menyampaikan bahwa nantinya alur pelayanan menggunakan pola rujukan berjenjang yang dimulai dari sistem layanan primer hingga tersier.

“Pelayanan kesehatan berjenjang itu merupakan pelayanan kesehatan menggunakan pola rujukan berjenjang. Layanan ini dimulai dari yang primer hingga tersier. Layanan primer terdiri atas puskemas, klinik dokter pribadi serta klinik pratama (klinik swasta). Jadi nanti setiap orang mulai berobat dari sistem layanan primer dahulu sehingga menghindari penumpukkan di satu rumah sakit," kata Fadjri.

"Mereka yang berobat, akan diarahkan ke sana (pelayanan primer) dulu. Tidak perlu khawatir dengan masalah pelayanan. Nanti IDI membuat pelayanan terpadu untuk diagnosa apa saja yang harus diselesaikan di pelayanan primer. Sementara ini baru 144 penyakit yang bisa ditindaklanjuti di pelayanan primer," jelas Fadjri. 

Bila pasien memiliki keluhan lain di luar 144 macam penyakit, pasien akan dirujuk ke pelayanan sekunder. Namun, khusus untuk kondisi gawat darurat pola ini akan dikecualikan.

"Kecuali gawat darurat, pasien bisa dibawa ke rumah sakit terdekat tanpa rujukan. Yang dimaksud gawat darurat adalah kondisi yang menyebabkan kecacatan, kematian seperti tabrakan dan sebagainya. Itu bisa dibawa ke rumah sakit," ungkapnya.

Fadjri menyampaikan, dengan sistem pelayanan berjenjang ini, diharapkan masyarakat tidak lagi menumpuk di rumah sakit seperti di RSCM (Rumah Sakit Dr. Cipto Mangunkusumo) karena semua pelayanan akan sama dari primer hingga tersier. Dengan mengikuti alur tersebut, setiap keluarga, akan dapat dijamin kesehatannya oleh Negara.

Menteri Kesehatan Nafsiah Mboi pernah menyampaikan, di bulan ke 11 pemberlakuan JKN ini minat masyarakat terhadap kepersertaan semakin tinggi. Dan yang membuatnya senang, keluhan juga sudah mulai berkurang.

Coba saja simak penelusuran Liputan6.com yang menemui sejumlah warga yang merasa terbantu dengan adanya JKN.

1. Ch (54)

Perempuan asal Cilacap, Jawa Tengah yang baru-baru ini berobat menggunakan JKN, ia merasakan kelancaran saat berobat karena sakit saraf yang menimpanya.

"Seminggu lalu saya memberanikan diri menggunakan layanan JKN dan memeriksakan diri ke dokter yang ditunjuk BPJS di Cilacap karena sering pingsan dan mudah sesak nafas. Ternyata harus dirujuk ke dokter saraf," katanya.

Menurut dokter, saraf terjepit dan penyempitan pembuluh darah akibat kecelakaan empat tahun lalu sehingga ia harus diopname dan dirawat di RSUD Cilacap. Akhirnya ia ditempatkan di kelas VIP meski JKN yang digunakan menggunakan jalur mandiri untuk fasilitas kelas I.

"Dari tagihan pembayaran lebih dari empat juta rupiah, ia hanya perlu membayar RP 480.000 untuk membayar biaya kamar di kelas VIP," katanya.

Usai opname, ia kembalu dianjurkan untuk melakukan MRI di RS Purwokerto untuk mengetahui lebih detail apa yang terjadi pada sarafnya.

"Hingga sekarang, pengobatan rawat jalan berlangsung saya belum mengalami kendala apa-apa. Pendaftaran lancar, obat yang diberikan gratis dan pelayanan dokter maupun staf rumah sakit baik," jelasnya saat dihubungi wartawan.

2.  Choin (38)

Karyawan swasta yang belum lama ini merasakan manfaat JKN karena istrinya melahirkan. Ia merasa, BPJS sangat membantu persalinan istrinya. Sayangnya, menurutnya beberapa hal perlu dibenahi seperti antrean yang dilakukan di beberapa tempat dan kecendrungan pelayanan yang lama.

"Bagus si, cuma bayar premi tapi semua ditanggung. Tapi nggak mudah, kebanyakan ngatri. Di pendaftaran, di Poli. Jadi layanannya lama bisa seharian. Udah gitu, kalau sudah ke satu poli, baru besok boleh ke poli lainnya. Seperti misalnya ni, istri saya kan periksa ke poli kebidanan. Karena dia ada komplikasi, jadi baru bisa diurus ke poli lain itu besoknya. Nggak bisa sekaligus gitu," kata Choin saat ditemui Liputan6.com di RS Budhi Asih.

3. Abe (20)

Ditemui di RS Budhi Asih, Jakarta, pria asli betawi ini mengaku telah ikut menjadi peserta BPJS Kesehatan sejak bulan Mei lalu. Ia juga turut menjadi penanggung bagi istrinya dengan program kelas III yang membayar iuran Rp 25.500 per orang per bulan.

"Cukup membantu, tapi pelayanannya lama tidak seperti mereka yang bayar lebih mahal. Istri saya kaya dianggurin (dibiarkan). Setelah kita mengeluh baru diurusin. Tapi katanya obat semua ditanggung," tukasnya.

Walaupun belum semua keluhan masyarakat terselesaikan, tapi menurut Ketua Dewan Jaminan Sosial (DJSN) Chazali Situmorang ada dua hal sebenarnya yang paling penting untuk segera dibenahi baik oleh pemerintah dan BPJS itu sendiri.

"Dari sisi provider, masalah peserta harus segera dibenahi. Seperti misalnya masalah cakupan. Baik dari tinggat pendidik dan Rumah Sakit. Sedangkan sisi lainnya dari segi pemerintah, peserta JKN kita harapkan ada kepastian apakah dia masuk PBI atau Non PBI. Itu harus jelas. Jangan sampai mereka nggak dapat pelayanan. Dua hal ini perlu segera ditinjaklanjuti," kata Chazali.

Mengingatkan kembali, setidaknya saat ini peserta JKN telah melebihi target yakni 124 juta jiwa. Dan seluruh penduduk Indonesia akan tercover JKN pada 2019.