DJSN Akui SDM & Tarif RS Masih Jadi Masalah di BPJS

Liputan6.com, Jakarta Sesuai Pasal 7 Ayat 4 Undang-undang Sistem Jaminan Sosial Nasional, Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) yang melakukan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan program jaminan sosial, termasuk dalam tingkat kesehatan keuangan BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial) mulai mengakui kinerja BPJS Kesehatan.

Seperti disampaikan Ketua DJSN Dr. Chazali Situmorang, Apt., M.Sc., PH saat saat diskusi 100 hari BPJS Kesehatan di Galeri Kafe, Taman Ismail Marzuki bahwa semua pihak mestinya dapat memposisikan BPJS sebagai lembaga yang diberikan mandat dan memiliki tanggung jawab penuh. Dan melewati 100 hari berdirinya BPJS, DJSN masih melihat masalah SDM.

"Saya tahu persis upaya perbaikan terus dilakukan. Sosialisasi hal teknis yang berkaitan dengan pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) juga terus diperbaiki. Tapi masalahnya, ini butuh biaya besar dan proses rekruitmen yang ketat. Sementara dengan iuran yang cekak, permasalahan SDM masih sulit," kata Chazali saat diskusi 100 hari BPJS Kesehatan oleh Indonesia Hospital and Clinic Watch (INHOTCH) di Galeri Kafe, Taman Ismail Marzuki, ditulis Sabtu (12/4/2014).

Selain itu, Chazali melanjutkan, masalah tarif puskesmas (kapitasi) atau rumah sakit (INACBGs) juga masih jadi kendala program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Bagaimana tidak, berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) 69 tahun 2013 tentang standar tarif pelayanan kesehatan, tarif dinilai perlu di evaluasi kembali.

"Kapitasi atau tarif paket rumah sakit berdasarkan Peraturan Presiden harus masuk kas negara. Sehingga pembayaran di daerah masih banyak yang belum menerima. Coba nggak usah masuk kas daerah sehingga dana bisa langsung dikelola puskesmas atau rumah sakit jadi bisa beri kepastian. Ini upaya perbaikan," kata Chazali.