Program Tanggungan Anak BPJS Mandulkan Program KB

Liputan6.com, Palembang Tidak semua program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan didukung sepenuhnya oleh masyarakat. Salah satunya program tanggungan anak yang dianggap tidak sesuai dengan program Keluarga Berencana (KB) dari Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) yang telah diterapkan di Indonesia.

"Kalau tanggungan anak di BPJS Kesehatan sebanyak tiga orang, ini tidak sinkron dengan program KB yang hanya menyarankan satu keluarga hanya cukup punya dua anak saja," kata dr.Feldi, perwakilan Rumah Sakit Muhammad Husein (RSMH), pada acara  Rakerda Kependudukan & Keluarga Berencana (KKB) di Ballroom Hotel Swarna Dwipa Palembang, seperti ditulis Senin (17/3/2014).

Ia pun sempat bingung saat salah satu pasiennya mengurus tanggungan anaknya hingga tiga orang. Tentu ini akan memicu mandulnya program KB dari BKKBN ke masyarakat. Sehingga, program dua anak cukup dikhawatirkan bakal  diabaikan masyarakat karena BPJS Kesehatan memberikan pelayanan untuk tanggungan tiga anak.

Menanggapi hal itu, Asisten Kesra Pemprov Sumsel Ahmad Najib mengatakan bahwa ini memang harus dievaluasi lagi ke depannya. "Harus dievaluasi lagi, saya setuju tanggungan anak hanya dua orang saja, karena sesuai dengan program KB," jawabnya.

Pihaknya akan menanyakan lagi ke BPJS Kesehatan perihal ini dan lebih menekankan berapa banyak tanggungan anak yang ideal harus dikaver.

Program KB sendiri tentu menjadi salah satu ujung tombak penekanan laju pertumbuhan penduduk (LPP). Secara nasional saja, LPP ditargetkan mencapai 1,4 persen, sedangkan di Sumsel LPP sudah mencapa 1,8 persen.

Desliana, perwakilan BKKNN Sumsel mengungkapkan bahwa persentase itu akan ditekan lagi dengan berbagai cara. "Ya, jangan cepat nikah, kita juga akan mengarahkan peserta KB aktiv ke Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP). Tapi nampaknya ibu-ibu masih seneng ke implan. Kita juga sosialisasi pendewasaan usia kawin. Sosialisasi ini akan dilakukan oleh tim penggerak PKK," urainya.

Selain LPP, angka Unmet need juga tinggi. Saat ini Unmeet need mencapai 12,9 persen dari yang diproyeksikan pemerintah sebesar 4,7 persen.

Unmeet need adalah proporsi wanita menikah yang tidak menginginkan tambahan anak atau ingin menunda kehamilan hingga jarak dua tahun namun tidak menggunakan metoda keluarga berencana apapun

"Kita sedang menyiapkan fasilitas, pemahaman tentang ketidak tahuan masyarakat, memetakan pasangan usia subur. Banyak keinginan ber-KB, jadi kita akan mensosialisasikan implan. Ini juga berguna untuk strategi ke daerah trpencil,terkhusus ke daerah perairan yang banyak penduduknya," paparnya.