Apa itu Program Rujuk Balik di BPJS Kesehatan?

Liputan6.com, Jakarta Menjelang dua bulan era JKN (Jaminan Kesehatan Nasional), mungkin masih ada peserta BPJS Kesehatan yang masih kurang paham mengenai program rujuk balik. Menjawab hal tersebut, berikut penjelasan dari Direktur Pelayanan BPJS Kesehatan, Fadjri Adinur.

Menurut Fadjri, program rujuk balik adalah program BPJS Kesehatan dalam menjamin kebutuhan obat bagi peserta yang memiliki penyakit kronis.

"Rujuk balik berlaku untuk penderita penyakit kronis. Sebelumnya ada 10 jenis penyakit kronis yang termasuk dalam cakupan program rujuk balik. Namun sesuai rekomendasi Perhimpunan Peneliti Hati Indonesia (PPHI) dan Komite Nasional Formularium Nasional, sirosis hati tidak masuk dalam program rujuk balik karena sifatnya yang kronis dan tidak dapat dilakukan rujuk balik ke faskes (fasilitas kesehatan) tingkat pertama," kata Fadjri saat temu media di Kantor BPJS Kesehatan, ditulis Kamis (27/2/2014).

Setelah diputuskan sirosis hati tidak masuk, Fadjri menjelaskan, saat ini ada 9 penyakit kronis yang masuk program rujuk balik, yaitu:

1. Diabetes mellitus

2. Hipertensi

3. Jantung

4. Asma

5. Penyakit paru obstruktif kronik (PPOK)

6. Epilepsi

7. Skizofrenia

8. Stroke

9. Systemic lupus erytematosus (SLE)

Fadjri melanjutkan, jika ada peserta yang mengalami salah satu dari kesembilan penyakit ini dan sudah dinyatakan pulih oleh dokter rumah sakit, maka pengobatan dilanjutkan di fasilitas tingkat pertama, misalnya puskesmas. Mekanisme ini diawali surat rekomendasi dokter rumah sakit tentang kondisi pasien.

"Selanjutnya pasien bisa mendaftar ke fasilitas pelayanan primer atau kantor cabang BPJS untuk dimasukkan dalam mekanisme rujuk balik. Lalu pasien akan menerima pengobatan di fasilitas kesehatan primer dan menebus obat di apotik yang sudah bekerja sama dengan BPJS," ungkapnya.

Yang jadi masalah, menurut Fadjri, sebelumnya ketentuan dalam tarif paket Rumah Sakit atau InaCBGs (Indonesia Case Base Grup) menyebutkan bahwa obat untuk penderita penyakit ini hanya diberikan untuk 3-7 hari. Bisa dibayangkan, peserta BPJS dalam jangka waktu tersebut harus bolak-balik mengantre demi mendapatkan obat kembali mulai dari faskes primer untuk meminta rujukan dan mengambil obat ke rumah sakit.

Karena hal tersebut kurang efektif, Fadjri kembali mengingatkan bahwa sejak 15 Januari lalu, Kementerian Kesehatan telah mengeluarkan Surat Edaran (SE) Menteri Kesehatan nomor HK/Menkes32/I/2014 yang diharapkan bisa menjadi solusi untuk masalah resep obat kronis dan obat kemoterapi yang selama ini menjadi keluhan pasien peserta JKN.

"Sesuai SE Menkes Nomor 32 tersebut, pada masa transisi terdapat 3 jenis obat yang dapat ditagihkan diluar paket InaCBGs, yaitu pelayanan kronis bagi pasien yang kondisinya belum stabil, pelayanan obat kronis bagi pasien yang kondisinya sudah stabil dan pelayanan obat kemoterapi untuk penderita Thalasemia dan Hemofilia akan ditambahkan tarif top up," jelasnya.